Analisis Kabinet Jokowi 2.0

Opinion by Senior Analyst Asmiati Malik

Foto Adi Wicaksono/CNN

Visi-misi Presiden dari awal pemerintahan jilid 1 dan 2 dari segi pembangunan fisik memang secara sekilas saling mendukung karena pada awal masa pemerintahan, Jokowi menegaskan akan mengutamakan pembangunan infrastruktur, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan membangun bangsa yang berkarakter dengan revolusi mental. Sedangkan pada jilid kedua ini, Jokowi akan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Penempatan pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada Nadiem Makarim, Menristek dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Bambang Brojonegoro, sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada Gusti Ayu Bintang Darmavati yang memiliki relasi sangat dekat dengan PDIP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Muhajir Effendy yang juga merupakan politisi.

Nadiem boleh tercatat sukses dalam membangun Gojek namun posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa dianalogikan sama dengan menjalankan manajemen dan strategi perusahaan. Sementara itu untuk jabatan Menristek yang diberikan kepada Bambang Brojonegoro yang selama ini kerap berpindah pos-pos Kementerian juga patut juga diperhatikan secara saksama, karena pos-pos Kementerian yang selama ini diberikan kepadanya juga belum ada pengukuran yang jelas mengenai keberhasilan dari kinerja yang bisa diakses oleh publik. Dan Muhajir Effendy sudah jelas dari partai Politik yang selama menjabat juga kerap membuat kebijakan yang kontroversi.

Foto susunan anggota kabinet Jokowi 2.0 (Foto, AP / Dita Alangkara)

KelebihanKelebihan dari kabinet ini bisa dilihat dari postur kabinet yang memberikan jatah yang memuaskan pada Partai Politik (power sharing). Dengan pendekatan ini, tentunya konflik antar partai politik bisa diredam dan lebih mudah ditata. Namun, kalau dilihat dari sifat alami kekuasaan yang selalu mencari cakupan kekuasaan yang lebih besar dan luas tidak menjamin akan bisa mengakomodir secara memuaskan sesama partai politik.

KekuranganKekurangan dari struktur kabinet Jokowi jilid 2 yaitu dari 13 pos kementerian strategis yang khusus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, 62 persen atau 8 pos utama di berikan ke partai politik yang justru menjadi kunci utama pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk profesional hanya diberikan 38 persen jatah pos kementerian, itupun 50 persen dari kalangan profesional tersebut memiliki kedekatan emosional dengan partai politik. Dengan demikian, kemungkinan besar tujuan capaian secara kontekstual nasional susah untuk diwujudkan karena begitu besarnya kepentingan partai dan golongan di kabinet tersebut.

Politik yang akomodir

Komposisi kabinet Jokowi sepertinya ingin mengakomodasi semua kepentingan politik agar kekuasaannya bisa diamankan. Kalau dilihat dari struktur kabinet yang dibentuk jelas sekali memperlihatkan bahwa lahan basah menjadi sumber negosiasi utama antar partai politik. Dengan memberikan pos kementerian tersebut, bisa memberikan lahan sumber kekuasaan baru untuk partai politik untuk mengumpulkan tenaga dan energi (kekuatan politik dan modal) untuk pilprel 2024. Selain itu Jokowi juga sepertinya mengakomodasi demokrasi ala elit yang dikuasai oleh pemilik modal yang saling berebutan untuk memperoleh lahan kekuasaan yang sama. Jokowi sepertinya sadar dengan tidak mengakomodir pembagian kekuasaan tersebut bisa menjadi ancaman untuk agenda politiknya ke depan.

Beban berat untuk demokrasi

Kabinet menjadi beban buat agenda reformasi, terlebih lagi Jokowi benar-benar mengakomodir perebutan jatah kekuasaan di lahan yang sarat dengan korupsi dan mafia. Sebagai contoh lahan perikanan, investasi, perdagangan, hutan dan sumberdaya alam menjadi sumber pembagian rente yang sangat lezat. Terlebih lagi pembagian kekuasaan DPR disesuaikan dengan pembagian jatah kekuasaan di pemerintahan makin menegaskan untuk mengamankan kepentingan politik para pemilik modal. Sementara itu, meskipun Mahfud MD ditempatkan pada posisi Menkopolhulkam tidak akan cukup meredam begitu besarnya tekanan politik dari partai politik yang mengepung dari segala sektor dan pos-pos kekuasaan.