Analisis Perpindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan

Beban Jakarta yang semrawut memang sudah berat. Berat dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, belum lagi selalu menjadi medan politis yang menjadi cerminan dinamika politik bangsa. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) menguraikan setidaknya empat alasan utama kenapa ibu kota harus pindah keluar Jawa, termasuk argumentasi penduduk pulau sudah terlalu padat, kontribusi Produk Domestik Bruto yang terlalu timpang antar provinsi di mana Jawa memberi kontribusi 58% secara nasional, krisis ketersediaan air, dan konversi lahan yang luar biasa di pulau Jawa.

Argumentasi Bantahan

Keempat alasan tersebut terdengar cukup meyakinkan namun juga memunculkan banyak pertanyaan yang belum mampu dicerna secara ilmiah.Pertama, argumentasi populasi yang terlalu besar terkonsentrasi di Jawa bisa dengan mudah dibantah dengan membangun pusat-pusat industri yang menggerakkan perekonomian daerah. Namun, sampai sekarang, Jawa menjadi tujuan utama investasi karena Jawa memang menyediakan fasilitas dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah juga bisa membatasi urbanisasi dengan membuat pengetatan penerimaan kerja dan pemberian tunjangan sosial seperti yang dilakukan pemerintahan Cina di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Bahkan, untuk lebih mudahnya untuk membantah argumentasi pemerintah adalah dengan bertanya balik, apakah argumentasi pemerintah tersebut sudah didukung oleh hasil beberapa penelitian yang bersifat data driven dan ilmiah. Dengan demikian, para komunitas akademisi dan praktisioner bisa mengkaji bersama. Ataukah kebijakan tersebut hanya berdasarkan kebijakan yang hanya berpusat pada analisa pemerintah sendiri yang di mana masyarakat publik sendiri siapa saja tim dan orang yang menganalisis probabilitas impak, dampak, dan potensi dari capaian dari kebijakan tersebut. Atau jangan-jangan, semua hanya perkiraan kasar.

Kedua, argumentasi kontribusi yang terlalu besar di Jawa. Sangat lumrah Jawa memberikan kontribusi PDB lebih besar dari provinsi lainnya karena pembangunan dan politik yang terlalu Jawa-sentris. Akibatnya, pembangunan hanya terpusat di Jawa dan pada saat yang sama menjadikan Jawa sebagai tujuan investasi yang lebih menarik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Investor yang menanamkan modalnya pasti juga menginginkan karyawan dan pemilik perusahaan untuk bisa tinggal di daerah yang mampu memberikan kenyamanan dan jaminan kualitas pendidikan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan memindah pemerintahan diluar Jawa akan membuat investor melirik wilayah lain selain Jawa dan Kalimantan? Selain itu, kebijakan bagi hasil dari penjualan hasil tambang, minyak, dan gas yang sebagian besar proporsinya masih harus diberikan ke pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah tidak menikmati secara keseluruhan dari hasil kekayaan alam mereka. Apakah variabel seperti ini juga menjadi pertimbangan untuk pemerintah?

Ketiga, krisis ketersediaan air. Jakarta memang memiliki masalah penurunan muka tanah 75 cm per tahun. Tentu dengan kondisi seperti ini akan mengancam wajah ibu kota yang sudah pasti kerap diliputi masalah banjir. Namun, persoalan penggunaan air tanah untuk industri jasa, perhotelan, dan bahkan untuk konsumsi rumah tangga tidak mampu terselesaikan sampai sekarang. Selain itu, masalah sampah dan pencemaran air sungai yang seharusnya bisa menjadi sumber air bersih untuk warga juga tidak mampu diatasi dengan baik. Tentu tidak mudah untuk mengatasi masalah tersebut mengingat begitu besarnya jumlah populasi di Jakarta sendiri. Tapi, tidak lantas kemudian muncul argumentasi bahkan permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan. Karena meski pun Jakarta sudah tidak lagi mengemban beban sebagai ibu kota, tidak lantas kemudian akan mampu mengurai permasalahan tersebut, apalagi masalah manajemen limbah dan sampah yang masih sangat semrawut. Sebagai gambaran, coba Anda berjalan di sekitar wilayah Kuningan Jakarta dan hitung jarak tempat sampah yang satu dengan tempat sampah yang lain. Anda akan kaget menemui bahwa jarak antar tempat sampah begitu jauh dan bahkan daerah pemukiman sangat jarang ditemukan tempat sampah umum. Ini menjadi salah satu penyebab Jakarta tidak lepas dari masalah sampah yang mencemari lingkungan yang pada akhirnya juga mencemari air. Apa masuk karena masalah ketersediaan air kemudian jadi alasan utama ibu kota harus pindah. Bahkan, kalau saja air banjir bisa ditampung pertahunnya, bisa digunakan sebagai cadangan air. Tetapi, tentu saja itu hanya bisa dilakukan apabila pemerintah pusat dan daerah Jakarta tidak terjebak pada permainan politik ‘siapa yang bertanggung jawab pada siapa?’ sehingga permasalahan tersebut hanya mirip permainan bola pingpong.Keempat, konversi lahan yang luar biasa di Jawa. Konversi lahan ini tentu disebabkan oleh banyak faktor termasuk demand yang besar pada bangunan, properti, bisnis, dan juga disebabkan oleh melonjaknya jumlah penduduk. Namun, yang menjadi pertanyaan besar, kalau ibu kota dipindahkan di luar Jawa, berapa besar potensi lahan yang tidak akan dikonversikan pertahunnya? Mengingat laju pertumbuhan infrastruktur masih sangat didominasi oleh Jawa, maka kemungkinan besar lapangan pekerjaan akan masih terpusat disana. Ini tentu tidak menjawab masalah pelik yang tinggalkan. Terlebih lagi, tidak ada data yang jelas berapa persen dari persentase penduduk Jawa yang akan berkurang atau pindah kalau ibu kota pindah keluar Jawa? Semua pertanyaan tersebut belum bisa terjawab secara ilmiah bahkan belum didukung oleh beberapa penelitian yang mampu mendukung dan menjawab argumentasi tersebut.

Bukan Domain Kebijakan Publik

Terkesan pemindahan ibu kota hanya melarikan dari masalah yang tidak terselesaikan, terlebih bisa memunculkan masalah baru. Bahkan, keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara memicu banyak perdebatan publik.Dalam kacamata teori kebijakan Publik, pemindahan Ibu Kota seharusnya menjadi domain kebijakan publik karena menyangkut kepentingan orang banyak, nasib beberapa usaha, bahkan masa depan keluarga Aparatur Sipil Negara yang sudah dengan susah payah membeli rumah dan menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik di Jakarta, tentu akan bertanya bagaimana nasib, kesejahteraan, dan kualitas pendidikan anak mereka kelak. Karena mau tidak mau sebagian universitas terbaik masih berada di Jawa. Dari keseluruhan perdebatan tersebut, kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota bisa dianggap bukan kebijakan yang rohnya untuk kepentingan publik, apalagi didukung oleh rakyat karena dalam unsur pembuatannya tidak melibatkan masyarakat Indonesia secara umum dan representatif dalam skala nasional. Atau dalam bahasa teoritis kebijakan publik tersebut dibuat tanpa adanya public choice atau pilihan publik yang harusnya menjadi fundamen dari pembuatan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut bisa disebut sebagai kebijakan terpusat ke bawah dan sangat politissentris.Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, pemindahan ibu kota keluar Jawa akan menciptakan dinamika politik yang lebih bercorak yang selama ratusan tahun sudah sangat Jawa-sentris. Pemindahan ibu kota ini bisa menjadi distorsi politik yang mampu mengubah dinamika aktor dan relasi kekuasaan antara Jawa dan daerah. Serta bisa mengubah pandangan provinsi lain terhadap dominasi Jawa dalam ekonomi dan politik, namun di lain sisi, pemindahan tersebut belum tentu mampu mengubah DNA politik dan pemerintahan Indonesia yang selama ini sudah terbentuk di Jawa dan menjadi bagian historis dan melekat pada sistem pemerintahan itu sendiri. Termasuk apakah dengan pindahnya ibu kota mampu memberikan peluang bagi etnis non-Jawa untuk terpilih jadi Presiden Indonesia?