Memetik Pelajaran dari Kemenangan Jokowi dan Kekalahan Prabowo


Ilustrasi (Foto: Arie Pratama)

Hasil hitungan cepat atau quick count dari 10 lembaga survei sudah menunjukkan arah kemenangan kepada kubu Jokowi-Ma’ruf, dengan perkiraan selisih suara sekitar 9-10 persen. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil pemilihan di Pilpres 2014 yang menyisakan 6,3 persen suara. Artinya, selisih perbedaan suara cuma 3-4,6 persen dengan asumsi suara yang sudah masuk sekitar 97,5 persen.

Meskipun angka ini bukanlah angka resmi dari penghitungan resmi KPU, tetapi sementara bisa dimaknai bahwa potensi kemenangan Jokowi bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Begitu pun dengan potensi kekalahan Prabowo, bukanlah juga sesuatu yang di luar perkiraan.

Kalau dilihat dari selisih perbedaan suara antara tahun 2014 dan 2019 yang tidak jauh berbeda, maka bisa disimpulkan basis pemilih kedua pihak tidak ada perubahan yang signifikan. Meskipun Jokowi sudah berusaha melakukan berbagai strategi pembangunan infrastruktur dan mengalirkan dana desa pada masa pemerintahannya, itu belum cukup untuk mengangkat dukungan suara yang seharusnya mencapai 72,4 persen sesuai dengan hasil survei kepuasan kinerja Jokowi di tahun 2018.

Data ini menunjukkan bahwa dukungan suara ke Jokowi tidak sesuai dengan tingkat kepuasan kinerjanya. Asumsinya bisa karena Jokowi tidak berhasil memperluas basis pemilihnya, bahkan di Sulawesi Selatan suara Jokowi diperkirakan kalah telak dari suara perolehan suara Prabowo.

Padahal, Sulawesi Selatan merupakan salah satunya provinsi di Indonesia yang mendapat jatah pembangunan pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, di Sulawesi Selatan juga dibangun bendungan dan jalur kereta api dari Makassar ke Pare-pare.

Namun, hasil kinerja ini tidak lantas menyebabkan Jokowi menang di daerah tersebut, terlepas dari dukungan Jusuf Kalla (JK) ke Jokowi. Dengan demikian asumsi faktor dukungan JK bisa dieliminasi, meskipun Erwin Aksa yang merupakan keponakan JK mengalihkan dukungannya ke Prabowo-Sandi.

Kalau dirunut dari hasil Pilkada di Makassar tahun 2018, di mana pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika, yang merupakan bagian dari klan JK, kalah melawan kotak kosong. Ini berarti pengaruh sosok JK sendiri tidak signifikan.

Begitu pun dengan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan ketika pasangan IYL-Cakka yang merupakan bagian klan dari dinasti SYL tumbang melawan Nurdin-Sudirman. Kalau kita melihat dari proses dari pemilihan tersebut, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang cukup rasional dan matang dalam berdemokrasi.

Kalau begitu, apa yang menyebabkan Jokowi bisa kalah di Sulawesi Selatan? Tentu argumentasi mengenai pengaruh pindahnya dukungan Islam konservatif ke kubu Prabowo menjadi salah satu faktor yang bisa diperdebatkan.

Akan tetapi, Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya adalah kantong suara NU yang bisa dilihat dari pesantren-pesantren besar yang masuk pada wadah NU. Dengan demikian, argumentasi ini tidak cukup kuat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara saya pada tahun 2017-2019, pergeseran suara dari Jokowi ke kubu Prabowo lebih didasarkan oleh faktor sensitivitas ekonomi dan pendidikan menjadi faktor utama. Indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu 71,39 di tahun 2018, tapi ini tidak sejalan dengan laju paritas daya beli yang tidak mengalami perubahan yang terlalu besar sejak tahun 2013 (lihat pada grafik 1).


Index Pendidikan dan Paritas Daya Beli di Sulawesi Selatan (Sumber BPS-Statistik Indonesia, 2019)

Fluktuasi harga BBM yang berkontribusi pada kenaikan harga barang menyebabkan tergerusnya daya beli masyarakat, terlebih lagi naiknya tarif dasar listrik yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat sangat membebani masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Meskipun Sulawesi Selatan mendapatkan jatah pembangunan yang cukup besar tapi ini tidak berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat secara langsung.

Sedangkan di bidang pendidikan, sistem zonasi yang sangat meresahkan orang tua murid karena mereka tidak bisa menyekolahkan anak mereka ke sekolah unggulan lantaran terhalang oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan siswa bersekolah sesuai dengan wilayah domisili di kartu keluarga.

Inilah yang kemudian menyebabkan perpindahan suara Jokowi di 2014 ke suara Prabowo di 2019. Sulawesi Selatan bisa dijadikan studi kasus bagaimana Jokowi dianggap gagal untuk meningkatkan perekonomian dan pendidikan masyarakat menengah ke bawah.

Sementara itu, kekalahan Prabowo dalam skala nasional, juga bukan merupakan hal yang mengherankan. Tim pemenangan Prabowo-Sandi menggunakan strategi politik dan kampanye yang sama pada Pilpres 2014 dan 2009.

Mereka tidak belajar dari kekalahan mereka pada dua Pilpres terdahulu, malah terlena dengan strategi massa yang digunakan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang secara kontekstual dan psikologis sangat berbeda dengan pemilihan nasional yang lebih monogomus (pemilih Jawa dan identitas Jokowi yang Islam).

Paslon capres-cawapres nomor urut 01 dan 02 Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi dalam acara Deklarasi Pemilu Damai. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sementara itu, pemilih luar Jawa gagal membentuk identitas secara keseluruhan. Ini berbeda dengan pemilih di Jakarta lebih majemuk dan sosok Ahok sendiri (Non-Islam/non-Jawa). Dengan demikian strategi politik yang diberikan sudah salah sasaran dan salah tempat.

Pihak Prabowo-Sandi juga gagal memberikan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi terutama pelemahan daya beli secara kontekstual, jelas, terstruktur, dan plausible. Solusi dan narasi yang mereka tawarkan sama pada Pilpres 2014 (yaitu kebocoran dan asing).

Masyarakat (berpendidikan/memiliki pekerjaan) tidak dapat menerjemahkan solusi itu dalam konsep yang bisa menguntungkan mereka secara pasti di masa depan. Padahal, mereka bisa menggunakan isu ekonomi sebagai salah satu kelemahan besar Jokowi.

Sekali lagi, sayangnya, solusi yang ditawarkan bersifat sangat retorik. Sementara itu, strategi Sandi yang selalu menggunakan strategi ‘story telling’ dengan menggambarkan sosok si A, tidak bersifat reflektif, solutif, dan menyeluruh.

Secara sederhana, kemenangan Jokowi dengan selisih suara yang hampir sama di Pilpres 2014, tidak cukup kuat untuk diklaim karena faktor keberhasilan masa 4,5 tahun pemerintahannya, melainkan kegagalan pihak Prabowo untuk menawarkan strategi politik dan materi kampanye yang baru. Ini harusnya menjadi pelajaran buat para kandidat Capres di pemilihan presiden 2024. Masyarakat tidak butuh retorika tapi solusi yang benar-benar bisa membantu kehidupan mereka di masa depan.

Personal Opinion: Asmiati Malik, Senior peneliti di Asian Scenarios. Artikel ini terbit pertamakali di Kumparan.