Persepsi Korupsi di Negara-negara ASEAN + 3

Index Persepsi Korupsi, (Data diolah oleh penulis dari Lembaga Transparansi Internasional)

Berdasarkan laporan dari Lembaga Transparansi Internasional di tahun 2017, Indonesia menempati negara urutan ke-6 terkorup diantara negara-negara ASEAN+3 (Cina, Korea Selatan dan Jepang).

Zona Hijau (Aman)

Peringkat pertama negara terbersih dari persepsi korupsi ditempati oleh Singapura, kemudian disusul oleh Jepang di peringkat ke-2 dan Brunei Darussalam diperingkat ke-3.

Ketiganya masuk kategori dengan persepsi korupsi yang sangat rendah. Meskipun Singapura dan Brunei Darussalam sering diasosiakan dengan politik nepotisme. Seperti misalnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong merupakan putra dari Lee Kuan Yew yang juga merupakan founding father dari Singapura dan menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura selama 33 tahun dari 1959-1990.

Sementara di Brunei Darussalam sendiri terkenal dengan sistem politik kerajaan yang memberikan peluang lebih besar pada praktik politik kronisme. Akan tetapi Brunei Darussalam mampu mencatatkan skor pemerintahan dengan persepsi korupsi yang jauh lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya.

Zona Kuning (Peringatan)

Penduduk Korea Selatan menuntut Presiden Park Guen Hye mundur (Photo: AGENCE)

Di antara negara-negara ASEAN+3 hanya Korea Selatan yang masuk zona kuning.

Skandal korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan, Park Guen Hye dengan Lee Jae-Yong yang merupakan petinggi dan pewaris dari Samsung Electronics. Skandal ini menyebabkan jatuhnya Presiden Park Guen Hye yang kemudian digantikan oleh Moon Jae-in.

Sementara itu, Lee Jae Yong diputuskan bersalah dengan masa hukuman 5 tahun pada Agustus 2017, akan tetapi pengadilan membebaskannya dari tuntutan di bulan Februari 2018. Keputusan ini menyebabkan kontroversi diantara masyarakat Korea Selatan.

Zona Merah (Buruk)

Illustrasi ; 1MDB (Photo Reuters)

Skandal korupsi luar biasa juga menimpa Malaysia yang diduga melibatkan mantan Perdana Menteri Malayia Najib Razak. Kasus ini terkenal dengan 1MDB atau 1 Malaysia Development Berhad. Program 1MDB dicanangkan oleh Najib ditahun 2009 dengan tujuan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat pasar finansial di Asia melalui investasi strategis.

Melalui laporan Wall Street Journal (WSJ), mereka menemukan aliran dana sebesar 700 milliar dolar yang mengalir ke rekening pribadi Najib. Kasus ini menoreh korupsi terbesar sepanjang sejarah Malaysia.

Ini juga yang menyebabkan pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan Mahathir Mohammad, membatalkan proyek miliaran dolar dengan Cina.

Sementara itu Thailand dan Indonesia menempati posisi yang hampir sama. Korupsi di Thailand lebih dekat pada praktek korupsi personal favouritism, atau perilaku korup dengan memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha kepada anggota keluarga, teman dan orang-orang terdekat.

Menurut laporan Business Anti Corruption praktek korupsi dan suap kerap terjadi disistem judisial yang melibatkan aparat keamanan. Bahkan perilaku korupsi terjadi hampir semua sektor, baik itu di pelayanan publik, administrasi pajak, tanah dan cukai, legislasi dan pengadaan barang dan jasa.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia, praktek korupsi dan nepotisme sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan nepotisme kerap dinggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan lumrah.

Kita bahkan sering mendapatkan kasus dimana pejabat menunjuk anaknya sendiri untuk menduduki suatu posisi penting di pemerintahan. Bahkan ada yang sampai membentuk politik dinasti seperti di Banten dan Sulawei Selatan.

Besarnya pusaran politik uang dan anggaran juga menyebabkan Indonesia sangat rentan dengan prilaku korupsi. Sangat besar kemungkinan setiap orang pernah melihat, menyaksikan, membaca, mendengar bahkan melalukan sendiri. Mulai dari suap di perempatan jalan sampai di gedung dewan yang terhormat.

Zona Abu-Abu dan Hitam (Berbahaya)

Gambar; Kuburan Massal di Cambodia (source, allthatsinteresting)

Posisi negara dengan persepsi korupsi paling buruk di ASEAN adalah Cambodia. Cambodia dipimpim oleh pemerintahan otoriter Perdana Menteri Hun Sen yang sudah menjabat selama 33 tahun sejak 1985 diusia relatif muda 32 tahun.

Perebutan kekuasaan di Cambodia sering diasosiasikan dengan pemerintahan yang bersimbah darah bahkan terkenal dengan Cambodian Genocide, dimana hampir 3 juta penduduk dibantai oleh rezim Khmer Rouge yang dipimpin oleh Pol Pot. Tuduhan pembunuhan massal oleh Khmer Rouge dibantah oleh perdana menteri Cambodia Hun Sen ditahun 2013 dan meloloskan peraturan yang melarang segala tuduhan perang kepada Khmer Rouge.

Besarnya praktek persepsi Korupsi di Asean menyebakan institusi pemerintah dan pasar sangat rentan terutama negara-negara seperti Vietnam, Philippines, Cambodia, Laos dan Myanmar. Kondisi ini juga bisa mengancam kelansungan usaha, dan menghambat masuknya investasi. Apalagi organisasi negara ASEAN sendiri seolah-olah hanya melibatkan para pemangku jabatan dilevel elite.

Oleh karena itu sangat penting bagi negara anggota ASEAN secara serius mengatasi masalah korupsi untuk meningkatkan performa ekonomi dan politik dikawasan ASEAN.