Akankah Singapore Summit Menjadi Legasi Politik Presiden Trump

Pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un (SAUL LOEB/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES)

Pertemuan President Donald Trump and Kim Jong Un yang saat ini sedang berlangsung akan membuka babak baru peta politik ekonomi Asia Pasifik. Pertemuan itu sendiri dimulai dengan jabat tangan yang ramah antara Presiden Donald Trump dan Presiden Kim Jong Un.

Dua tokoh politik dunia yang berasal dari latar belakang politik yang sangat berbeda, dimana Trump mewakili politik demokrasi alat barat sedangkan Kim Jong Un seringkali digambarkan sebagai pemimpin diktator yang menjadi ancaman buat demokrasi dan stabilisasi keamanan global.

Pertemuan ini merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah diabad ke 20 dan merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Proses diplomasi yang sebelumnya sempat tersendat-sendat mengakibatkan pertemuan kedua tokoh ini sempat tertunda bahkan terancam dibatalkan. Akan tetapi untuk kedua pihak, pertemuan ini akan menjadi tonggak sejarah baik untuk Amerika Serikat dan Korea Utara.

Untuk Amerika Serikat, pertemuan diplomasi ini akan menjadi simbol kekuatan diplomasi Amerika dan juga menjadi legasi politik Presiden Donald Trump. mengingat Donald Trump sendiri harus mencari prestasi politik untuk menaikkan approval rating yang sangat rendah sebanyak 37%, jauh lebih rendah dari approval rating dibandingkan dengan pemerintahan Barak Obama yang bertengger diangka 55%. Itu berarti Trump harus mencari point agar tidak posisinya sebagai penguasa tetap kokoh dan tidak tersingkirkan oleh pendapat publik.

Keberhasilan pertemuan Trump dan Kim Jong Un akan dicatat di sejarah politik dunia, terutama menjadi tonggak sejarah hubungan diplomasi Amerika Serikat dan Korea Utara sejak tercetusnya perang saudara dengan Korea Selatan di tahun 1950.

Trump bisa saja digadang-gadang akan memperoleh hadiah Nobel perdamaian, karena telah berjasa untuk mendamaikan situasi politik di Asia Pasifik termasuk mendukung berakhirnya perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara secara resmi pada tanggal 28 April 2018.

Disisi lain, pertemuan ini juga akan mengubah secara perlahan lanskap politik Korea Utara yang kemungkinan besar akan menjadi negara yang menganut paham pasar liberal. Korea Utara tidak memiliki banyak pilihan selain menghapus program nuklirnya apabila ingin mendapat bantuan penghapusan sanksi ekonomi dari PBB dan Negara sekutu Amerika.

Selain itu dengan membuka Korea Utara ke pasar internasional dianggap mampu mengatasi keterbelakangan ekonomi, kemiskinan dan bencana kelaparan yang setiap tahun menghantui negara tersebut.

Oleh karena ini pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan deal-deal ekonomi politik yang mampu menjembatani kepentingan masing-masing pihak. Utamanya untuk menjaga kestabilan politik di Asia Pasifik dari ancaman perang nuklir.