Akademisi dan Politik

Ilustrasi (Photo, Shutterstock)

Indonesia sebenarnya kaya akan tenaga ahli dan akademisi yang cakap dan terampil. Tetapi terkadang terbentur dengan budaya kolonialisme yang bagaikan sudah mendarah daging. Tak penting itu salah atau benar, didukung dengan fakta atau tidak yang penting asal menang dalam berargumentasi.

Sehingga muncullah istilah “Cuma saya yang benar, kalian sudah pasti salah”. Saya rasa tidak perlu saya sebutkan siapa-siapa mereka, masyarakat pasti bisa menebak dengan mudah.

Belum lagi arogansi universitas yang seperti mengotak-kotakkan, lulusan universitas A lebih baik dari lulusan Universitas B, sehingga membentuk karakter arogansi kampus yang terkadang sudah seperti makanan kelebihan micin.

Meskipun kecenderungan untuk bersaing dan berunjuk gigi sesama akademisi Indonesia sebenarnya adalah hal yang wajar. Di Amerika Serikat pun begitu, universitas dari bagian barat biasanya akan bersaing dengan universitas dari wilayah timur.

Tetapi persaingan mereka didasarkan pada inovasi ide dan inovasi, bukan pada persaingan emosi yang tidak berkualitas. Persaingan yang hanya fokus pada antar anak bangsa sendiri bagaikan katak dalam tempurung. Padahal seharusnya kita melihat persaingan ini secara global.

Sangat disayangkan banyaknya akademisi dan tenaga profesional baik itu teknisi atau tenaga kesehatan yang berbalik badan masuk ke kancah pertarungan politik dan melupakan marwahnya sebagai tenaga didik dan tumpuan masyarakat banyak.

Apa lagi kalau sudah masuk arena politik berbagai etika yang sangat dijunjung tinggi oleh tenaga akademisi dan profesional dibuang begitu saja hanya untuk nafsu kuda mendapatkan jabatan, yang toh belum tentu mereka dapatkan.

Baginya apapun tidak pernah cukup (Foto: ilustrasi/Thinkstock)

Tentu bisa muncul berbagai argumen seperti misalnya perjuangan mereka akan cepat tercapai kalau mereka masuk kancah politik. Tapi pada faktanya, saya belum pernah melihat kenyataan lapangan seperti itu.

Inilah masalah yang sangat substansial dinegara ini, karena tenaga ahli yang seharusnya fokus pada pengembangan manusia dan teknologi terkadang lebih memilih jalan singkat untuk meraih pundi-pundi uang di politik.

Makanya jangan heran kalau kita sering mengenal dosen seribu proyek. Seandainya saja ada data yang bisa mengungkap berapa jumlah tenaga akademisi yang bermain di belakang kontestasi politik baik itu di pusat maupun di daerah, saya yakin angka itu pasti mencengangkan.

Inilah yang disebut knowledge without wisdom, atau pengetahuan yang tidak disertai dengan kebijaksanaan. Sama seperti halnya kalau saya berkata semua orang bisa menjadi ekonom secara matematis tapi tidak semua orang bisa menjadi ekonom dengan hati.

Banyak orang yang berkualifikasi jadi menteri tapi tidak semua orang bisa menjadi menteri yang memiliki hati. Banyak Profesor yang bisa jadi pejabat, tapi tidak semua dari mereka memangku jabatan dengan hati.

Ilustrasi Politik (Foto: Game of Thrones Facebook)

Negara ini butuh orang-orang yang benar-benar bekerja sebagai profesional sesuai dengan bidangnya. Cobalah kita tengok di negara paman Sam, banyak tenaga profesional yang bermukim di Silicon Valley menolak untuk masuk dunia politik karena tidak sesuai dengan bidangnya.

Tapi di negara kita malah terjadi sebaliknya. Ini juga tidak lepas dari sistem pendidikan yang dibuat sedemikian rumit dan berat untuk naik pangkat bagi tenaga akademisi.

Jangan heran kalau banyak dosen yang gajinya lebih rendah dari gaji guru TK. Padahal kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengajar di perguruan tinggi minimal S2. Belum lagi seabrek tetek bengek administrasi yang harus dipenuhi mulai dari mengajar kelas yang terlalu banyak, penelitian dan publikasi serta pengabdian pada masyarakat.

Sementara itu, gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan energi yang harus dikeluarkan. Mungkin ini jugalah yang menyebabkan banyak di antara mereka memilih jalan pintas untuk kepentingan dirinya sendiri.