Agama, Rasisme, dan Nasionalisme

Ilustrasi (Foto Ed Wray/Getty Images)

Oleh: Asmiati Malik (Artikel ini pertama kali terbit di Kumparan)

Isu agama, rasisme (semua yang berbau asing), dan nasionalisme menjadi topik yang marak di media sosial menjelang Pilpres pada 17 April 2019. Ini bukanlah hal yang baru, mengingat isu yang sama hampir selalu muncul ketika menjelang pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah yang memiliki posisi politik sangat strategis.

Isu yang serupa sering dipakai untuk merebut simpati pemilih di banyak negara, seperti halnya bagaimana Donald Trump menggunakan isu nasionalisme kulit putih dengan menjadikan imigran sebagai ancaman untuk warga negara Amerika Serikat. Strategi yang sama juga dipakai oleh beberapa politisi di Inggris, seperti Nigel Farage dari partai UKIP, ketika referendum Brexit akan dilakukan. Nigel gencar menggunakan isu nasionalisme dan kedaulatan untuk meraih simpati dari warga negara Inggris.

Tidak sampai di sini, pemilihan Presiden Brazil yang berhasil menjadikan Bolsonarosebagai pemenang di tahun 2018 juga menggunakan pendekatan yang sama. Ini membuktikan bahwa isu identitas yang berbau agama, rasisme, dan nasionalisme mampu merebut perhatian dan simpati publik.

Dalam kacamata teori politik, fenomena ini dikenal dengan strategi politik populisme. Menurut Prof Robert Hefner, populisme adalah strategi mobilisasi yang diterapkan oleh tokoh-tokoh politik tertentu. Strategi politik populisme memiliki dua ciri utama. Pertama, strategi ini akan menciptakan sesuatu hal/tokoh yang dijadikan musuh untuk dibenci dan menjadikannya sebagai ancaman.

Kedua, mobilisasi massa tidak bersifat organik, melainkan sudah direncanakan dan terstruktur dari awal. Dari kedua ciri tersebut akan sangat mudah buat kita mengidentifikasi strategi politik populisme.

Politik populisme terbukti menjadi strategi yang sangat ampuh untuk memenangkan simpati publik. Dari kacamata ilmu marketing, pendekatan ini biasa dikenal dengan emosional marketing atau empathetic marketing. Empathetic marketing adalah strategi pemasaran yang digunakan dengan membangun kapasitas untuk bisa mengerti dan berkomunikasi dengan konsumen melalui pendekatan emosional.

Strategi ini mampu membuat konsumen menyembunyikan rasionalitasnya di balik keputusan emosional mereka. Seperti misalnya membeli barang yang kualitasnya sama dengan merek lain, tetapi tetap membelinya karena diproduksi oleh perusahaan yang mereka sukai. Strategi ini mengedepankan pendekatan kebutuhan psikologis yang mampu memicu emosionalitas dari konsumen.

Intinya adalah pendekatan ini mengutamakan unsur yang dapat menyentuh dasar emosi tersembunyi dari konsumen, baik itu konsumen berpendidikan atau kurang berpendidikan, karena pada dasarnya secara teoritis setiap keputusan manusia terdapat faktor emosionalitas di belakangnya.

Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin

Kenapa isu agama, rasisme, dan nasionalisme begitu efektif?

Kalau begitu kenapa isu agama, rasisme (asing), dan nasionalisme menjadi isu yang paling efektif di setiap ajang pemilihan presiden? Jawabannya isu ini memiliki kaitan erat dengan emosionalitas dari pemilih. Agama, ras, dan nasionalisme sama-sama menunjukkan identitas yang membentuk seseorang.

Agama dan ras sendiri menjadi unsur utama sebagai pembentuk identitas nasional yang memiliki dimensi psikologi mendalam yang dikenal dengan nasionalisme. Dan ini sudah dimulai sejak zaman purbakala, ketika manusia masih hidup berkelompok dan bersuku-suku. Pada zaman itu, orang yang bisa menjadi bagian dari suku (tribe) hanyalah orang-orang yang memiliki kesamaan warna kulit dan postur tubuh.

Agama dan ras sendiri menjadi unsur utama sebagai pembentuk identitas nasional yang memiliki dimensi psikologi mendalam yang dikenal dengan nasionalisme.

Sedangkan orang yang memiliki perbedaan warna kulit dan postur tubuh dianggap sebagai ancaman karena tidak memiliki kesamaan dengan mereka. Konsep tribalisme ini berkembang sampai terbentuknya tribe yang terstruktur secara sistematik dan modern yang dikenal dengan sistem negara. Itu juga yang menjadi dasar kenapa konsep multikultural dan multietnis kerap berseberangan dengan entitas pembentukan negara. Sebagai contoh resistensi imigran timur tengah di negara-negara Eropa.

Agama dan Politik Foto: Pixabay

Resistensi publik di Indonesia terhadap tenaga kerja asing atau isu yang berhubungan dengan entitas luar, baik itu pinjaman dan impor asing juga memiliki muatan emosional yang sama. Datangnya asing ke Indonesia dianggap sebagai sebuah ancaman yang bisa merusak identitas mereka. Begitu pun dengan isu ajaran dan ideologi yang berseberangan dengan ideologi dasar mereka.

Setiap entitas yang berbeda dengan nilai dan bentuk yang membentuk identitas atau kecirian dari tribe tersebut akan menjadi sebuah ancaman yang bersifat hidden emotion (emosi tersembunyi), sehingga seberapa moderat, terbuka, dan modernnya pendidikan seseorang terkadang tidak memiliki relevansi dengan pilihan politik mereka.

Tapi yang menjadi pertanyaan, siapakah yang secara emosional psikologis bisa disebut sebagai orang Indonesia? Kalau faktor dimensi psikologi dan emosional yang membentuk entitas kebangsaan dan nasionalisme masih sangat dipengaruhi oleh faktor kesamaan ideologi (agama), warna kulit, dan entitas kesukuan.

Itu berarti konsep multikulturalisme dalam politik Indonesia akan sangat susah untuk diterapkan. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin Indonesia akan bisa dipimpin oleh orang yang memiliki entitas dan ideologi minoritas.